Wapenja.com/Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2027 mencapai Rp240 triliun. Angka tersebut, menurutnya, sudah termasuk biaya operasional lembaga yang relatif kecil dibandingkan total anggaran.
Dari jumlah itu, sekitar 97 persen atau Rp232,8 triliun diarahkan langsung untuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu, Rp7,2 triliun dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk fungsi pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji bagi tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus PPPK.
Sudaryono menyampaikan hal ini usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (28/8). Ia menekankan bahwa proporsi anggaran yang sangat besar untuk program inti menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia melalui intervensi gizi.
Selain itu, Sudaryono mengungkapkan bahwa realisasi anggaran MBG tahun berjalan sudah terserap 56 persen per 27 Agustus 2026, atau sekitar Rp117 triliun dari total Rp229 triliun. Anggaran tahun ini sebelumnya telah mengalami efisiensi dari pagu awal Rp268 triliun, sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran.
Langkah efisiensi ini dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara, mengingat program MBG merupakan salah satu pos terbesar dalam APBN. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan gizi masyarakat dengan stabilitas anggaran, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit maupun pembiayaan utang.
Dengan komposisi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Lebih jauh, alokasi ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat daya saing generasi muda Indonesia.
Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah pengamat menilai bahwa pengelolaan anggaran sebesar Rp240 triliun akan menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tantangan utama terletak pada validasi data penerima manfaat, efektivitas distribusi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran.
