Wapenja.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu proyek unggulan pemerintah kini menghadapi badai kritik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan mengejutkan: adanya enam juta data penerima ganda serta 414 dapur fiktif yang sudah digelontori anggaran hingga mencapai Rp311 miliar. Fakta ini menyingkap betapa rapuhnya sistem pengawasan dan perencanaan program yang seharusnya menjadi penopang gizi anak bangsa.
Temuan tersebut langsung memicu gelombang kemarahan publik. Skandal “dapur gaib” bernilai fantastis ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa eksekusi program dilakukan secara serampangan, membuka celah penyimpangan dana, dan mengabaikan prinsip akuntabilitas. Publik menilai bahwa alokasi anggaran yang seharusnya menjamin makanan bergizi bagi siswa justru terjebak dalam praktik manipulasi yang merugikan negara sekaligus mengkhianati amanat sosial.
Lebih jauh, jutaan data penerima yang tumpang tindih memperlihatkan lemahnya validasi lapangan sejak tahap awal. Ketidakcermatan dalam mengurus data dan fasilitas dasar membuat publik menilai bahwa hak gizi anak-anak telah dikorbankan demi kepentingan proyek semata. Para pengamat kebijakan menyoroti bahwa kelemahan sistemik ini bukan hanya soal teknis, melainkan cerminan dari budaya birokrasi yang masih abai terhadap transparansi dan pengawasan.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pengembalian dana, melainkan segera melakukan penyidikan menyeluruh terhadap indikasi bancakan anggaran. Skandal ini dinilai bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas kebijakan gizi nasional. Jika tidak ditangani dengan tegas, kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan generasi muda.
