Wapenja.com/Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menorehkan tonggak penting dalam sejarah perlindungan konsumen digital Indonesia. Melalui putusan nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli pengguna adalah hak milik pribadi dalam bentuk benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Putusan ini sekaligus menutup ruang bagi praktik penghangusan kuota secara sepihak yang selama ini dilakukan operator seluler.
Sidang terbuka yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo pada Kamis (23/7/2026) menjadi panggung bagi lahirnya paradigma baru dalam regulasi telekomunikasi. MK menekankan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin kuota tetap aktif hingga habis digunakan. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan, kuota internet tidak bisa dipandang semata sebagai produk komersial, melainkan erat kaitannya dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio—sumber daya alam terbatas yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hakim Adies Kadir menambahkan, pembayaran atas kuota internet melekat nilai ekonomi yang harus dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945. “Kuota internet adalah benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi. Tidak boleh dihanguskan tanpa mekanisme perlindungan yang adil,” tegasnya.
Putusan ini lahir dari permohonan uji materi yang diajukan oleh pengemudi ojek daring Didi Supandi bersama istrinya, Wahyu Trianasari, serta advokat Rega Felix. Mereka menilai praktik penghangusan kuota merugikan masyarakat, terutama pekerja daring yang menggantungkan hidup pada akses internet sebagai modal usaha.
MK menegaskan sejumlah opsi perlindungan yang harus diwujudkan operator, antara lain:
- Rollover kuota atau akumulasi data agar sisa kuota bisa digunakan di periode berikutnya.
- Perpanjangan masa aktif tanpa biaya tambahan, sehingga kuota tidak hangus hanya karena waktu.
- Pengalihan manfaat atau kompensasi dalam bentuk layanan lain.
- Refund atas kuota yang tidak terpakai, sebagai jaminan nilai ekonomi tetap kembali ke konsumen.
Selain itu, operator diwajibkan meningkatkan transparansi informasi melalui kanal yang mudah diakses agar pengguna dapat memantau sisa kuota dengan jelas. Pemerintah pun diminta menyusun formula tarif baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, namun tetap berlandaskan kepastian hukum serta perlindungan konsumen.
Kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa menyebut putusan ini sebagai kemenangan rakyat. “Tidak boleh ada lagi praktik penghangusan kuota secara sepihak. Itu pelanggaran konstitusi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa putusan ini bukan hanya kemenangan bagi para pemohon, tetapi juga bagi jutaan pengguna internet di Indonesia yang selama ini dirugikan.
Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) melalui Direktur Eksekutif Marwan O Baasir menyatakan operator siap mengikuti putusan MK. “Skema rollover sudah ada sebelumnya, hanya saja kini sifatnya wajib. Operator tinggal menyesuaikan tarif dan strategi masing-masing,” jelasnya. Ia menambahkan, konsekuensi dari putusan ini adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital harus merevisi regulasi agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen.
Putusan MK ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir dalam melindungi hak-hak digital warga. Di era ekonomi berbasis data, kuota internet bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan primer yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Dengan adanya perlindungan konstitusional, konsumen kini memiliki kepastian hukum bahwa hak mereka atas kuota tidak bisa dirampas begitu saja.
Bagi industri telekomunikasi, putusan ini menuntut penyesuaian model bisnis. Operator harus menyeimbangkan kepentingan komersial dengan kewajiban konstitusional. Meski menambah beban regulasi, keputusan MK juga membuka peluang inovasi layanan yang lebih ramah konsumen, seperti paket data fleksibel, sistem akumulasi otomatis, atau mekanisme kompensasi digital.
