Wapenja.com/Jakarta – Kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat diperkirakan akan menjadi episentrum dinamika politik jalanan pada Kamis (27/8/2026). Empat kelompok masyarakat dari latar belakang berbeda akan turun ke jalan dengan agenda yang berseberangan. Tiga kelompok hadir membawa tuntutan keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara satu kelompok lain justru datang untuk menyuarakan dukungan. Kontras ini menjadikan aksi di Senayan bukan sekadar demonstrasi, melainkan panggung tarik-menarik legitimasi politik di ruang publik.
AMPB: Motor Gerakan dari Pati
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi motor utama aksi. Kelompok ini lahir dari keresahan warga Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen dan polemik tambang ilegal di Sukolilo. Dua figur sentral, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, menjadi sorotan publik. Botok, yang sempat divonis enam bulan pidana karena aksi pemblokiran Jalur Pantura, kini kembali mencuat setelah rekening pribadinya senilai Rp80,9 juta diblokir menjelang aksi. Dana itu disebut sebagai biaya operasional demonstrasi di Jakarta. AMPB membawa dua tuntutan utama: pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, yang mereka anggap sebagai solusi atas maraknya praktik korupsi dan ketidakadilan ekonomi.
AMDB: Suara dari Depok
Dari wilayah penyangga ibu kota, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) hadir dengan tiga tuntutan: pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok. AMDB menyoroti kasus pemblokiran rekening Botok sebagai bentuk pembungkaman terhadap hak konstitusional warga negara. Sebelum berangkat ke Jakarta, sekitar 2.000 anggota AMDB telah menggelar aksi damai di DPRD Kota Depok, menandai konsolidasi yang matang. Kehadiran AMDB memperluas spektrum tuntutan, menekankan bahwa isu korupsi dan harga kebutuhan pokok bukan hanya keresahan lokal, melainkan problem nasional.
GERAM: Massa Mahasiswa dan Sipil
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), gabungan dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, diperkirakan membawa 1.000 orang dengan 10 Tuntutan Rakyat. Isu yang mereka angkat lebih luas: dari politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga korupsi. Mereka menuntut pertanggungjawaban Prabowo-Gibran atas kebijakan yang dinilai memperlemah demokrasi dan memperbesar ketimpangan ekonomi. GERAM menolak program KDMP dan MBG, menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, serta menegaskan perlunya demiliterisasi. Kehadiran GERAM menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil masih menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi, dengan narasi yang lebih ideologis dan sistemik dibandingkan kelompok lain.
RMP4: Dukungan dari Madura
Berbeda dari tiga kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) justru hadir untuk mendukung program pemerintahan, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mendukung, mereka tetap menekankan perlunya evaluasi tata kelola program agar lebih transparan dan efektif. RMP4 yang baru terbentuk ini akan memberangkatkan 500 peserta dari Bangkalan, Madura, dengan latar belakang profesi beragam: tukang becak, buruh peternakan lele, sopir, hingga pedagang kecil. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa dukungan terhadap pemerintah juga tumbuh dari akar rumput, meski masih dalam skala yang relatif kecil dibandingkan gelombang kritik.
Analisis Politik Jalanan
Aksi 27 Agustus 2026 di Senayan mempertemukan dua arus besar: gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah dan suara dukungan yang menegaskan legitimasi program Prabowo-Gibran. Kontras ini mencerminkan polarisasi sosial yang semakin tajam. Di satu sisi, tuntutan rakyat menyoroti isu korupsi, harga kebutuhan pokok, dan demokrasi yang dianggap melemah. Di sisi lain, dukungan terhadap program MBG menunjukkan adanya basis sosial yang masih percaya pada janji pemerintahan.
Benturan narasi ini berpotensi menjadikan jalanan ibu kota sebagai arena konflik politik terbuka. Pertanyaan besar yang muncul: apakah suara kritik akan lebih dominan dan memaksa pemerintah melakukan evaluasi kebijakan, ataukah dukungan terhadap program akan cukup kuat untuk menyeimbangkan opini publik?
