Wapenja.com/Jakarta – Dalam sebuah langkah strategis yang mengejutkan, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang secara efektif membatalkan pungutan pajak kendaraan listrik.
Keputusan ini tidak hanya memberikan angin segar bagi para pecinta lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dengan memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai.
Menteri Tito Karnavian secara tegas menyatakan bahwa kebijakan ini mencakup kendaraan listrik baru maupun kendaraan konversi yang beralih dari bahan bakar fosil ke listrik. Keputusan ini merupakan respons pemerintah terhadap urgensi transisi energi bersih dan upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin menipis.
“Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai,” demikian bunyi kutipan dari SE tertanggal 23 April 2026 tersebut.
Langkah ini secara signifikan membalikkan rencana sebelumnya yang sempat mempertimbangkan pencabutan keistimewaan pajak bagi mobil listrik. Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam membangun ekosistem kendaraan ramah lingkungan yang berkelanjutan.
Diharapkan, insentif ini akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk beralih ke teknologi transportasi hijau, sekaligus memberikan dampak positif pada perekonomian nasional melalui peningkatan adopsi kendaraan listrik.
