Wapenja.com/Kuningan, 29 Januari 2026 – Ribuan siswa di Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sampai saat ini masih belum merasakan manfaatnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hingga akhir Januari 2026, seluruh jenjang pendidikan di wilayah tersebut—mulai dari PAUD, SD hingga SMP—belum tersentuh sama sekali oleh program nasional yang bertujuan menjamin pemenuhan gizi anak bangsa.
Fakta Lapangan
- Sekolah dasar yang belum menerima MBG antara lain: SDN Bunigeulis 1–3, SDN Tundagan, SDN Cikondang, SDN Hantara 1–2, SDN Pakapasan Hilir, SDN Pakapasan Girang, SDN Citapen, hingga SDN Pasiragung.
- Jumlah siswa SD di Kecamatan Hantara mencapai ribuan, belum termasuk PAUD dan SMP.
- Informasi yang beredar menyebutkan ketiadaan investor sebagai alasan utama mandeknya program, meski surat komitmen bermaterai telah dibuat sejak September 2025.
“Jumlah siswa SD saja ribuan, semuanya belum pernah kebagian Program MBG. Belum lagi siswa PAUD dan SMP,” ungkap seorang guru di Hantara.
Wali murid pun menyoroti dampak langsung terhadap anak-anak. Banyak siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan memadai, sehingga konsentrasi belajar menurun. “Program ini bukan sekadar soal makanan, tapi soal masa depan anak-anak kami,” kata seorang orang tua murid.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pemerataan kebijakan nasional. Program yang seharusnya menjangkau seluruh anak bangsa justru meninggalkan wilayah pinggiran dalam ketidakpastian. Para pemerhati pendidikan menilai, jika ketimpangan distribusi terus terjadi, maka tujuan utama MBG untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan bisa terhambat.
Selain itu, absennya program di Hantara memperlihatkan adanya kesenjangan antara pusat dan daerah. Di kota-kota besar, MBG sudah berjalan dengan dukungan logistik dan investor, sementara di daerah terpencil, anak-anak masih harus menunggu janji yang belum terealisasi.
Dampak Lebih Luas
- Kesehatan: Anak-anak berisiko mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembang.
- Pendidikan: Konsentrasi belajar menurun, prestasi akademik terancam stagnan.
- Sosial: Muncul rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kasus Hantara menjadi cermin rapuhnya implementasi kebijakan nasional ketika tidak diiringi dengan sistem pengawasan dan distribusi yang kuat. Program MBG yang digadang sebagai solusi nasional justru bisa menimbulkan krisis kepercayaan jika tidak segera ditangani.
