Wapenja.com/Jakarta — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) bersama Perum Bulog dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) resmi menggelontorkan sebanyak 800 ribu ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke jaringan ritel modern di seluruh Indonesia. Program ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2025 dan menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan gejolak harga beras yang sempat melonjak di berbagai daerah.
Beras SPHP akan tersedia dalam kemasan 5 kilogram dengan harga Rp62.500, atau setara dengan Rp12.500 per kilogram, sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk zona 1, meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Untuk zona 2 dan 3, harga akan disesuaikan masing-masing menjadi Rp13.100 dan Rp13.500 per kilogram.
Distribusi Masif ke 60 Ribu Outlet
Distribusi beras SPHP akan menjangkau lebih dari 60 ribu outlet ritel modern, termasuk jaringan seperti Indomaret, Alfamart, dan toko-toko anggota Aprindo lainnya. Dengan cakupan yang luas, masyarakat di 214 kabupaten/kota di 33 provinsi akan lebih mudah mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau, tanpa harus bergantung pada pasar tradisional atau bazar pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas pangan. “Dengan jaringan ritel modern yang tersebar luas, masyarakat semakin mudah mendapatkan beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.
Efek Stabilisasi Harga di Pasar
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menyebutkan bahwa kehadiran beras SPHP di ritel modern berfungsi sebagai price maker atau penentu harga. “Jika ritel modern terpenuhi, maka harga di pasar rakyat akan ikut stabil. Ini adalah mekanisme pasar yang kita dorong agar tidak terjadi disparitas harga yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
Data dari Panel Harga Pangan menunjukkan bahwa sejak awal September, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras sesuai atau di bawah HET meningkat hampir 50%, menandakan efektivitas intervensi pemerintah melalui program SPHP.
Jalur Distribusi Berlapis
Selain ritel modern, pemerintah juga mengoptimalkan jalur distribusi lain seperti pasar tradisional, operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Kodim, pemerintah daerah, dan koperasi desa. Penyaluran dilakukan secara bertahap, masing-masing 200 ribu ton per bulan, agar stok tetap terjaga dan distribusi merata.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan bahwa sinergi ini akan mempercepat penyaluran beras ke masyarakat. “Dengan tambahan saluran dari ritel modern, distribusi beras SPHP akan lebih cepat, merata, dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
