Wapenja.com/Garut – Program unggulan Pemerintah Kabupaten Garut, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah menghadapi krisis kepercayaan publik setelah Komisi IV DPRD Garut mengungkap temuan serius dalam inspeksi mendadak terhadap dapur-dapur penyedia makanan. Dari 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, mayoritas belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), sebuah syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan.
Inspeksi ini dilakukan menyusul insiden keracunan massal yang menimpa 657 siswa di Kecamatan Kadungora. Dapur milik Yayasan Al Bayyinah 2 menjadi sorotan utama setelah diduga sebagai sumber makanan tercemar yang menyebabkan gejala muntah, diare, dan demam pada ratusan anak.
Fakta Lapangan:
- Menu MBG yang dikonsumsi siswa saat kejadian terdiri dari nasi uduk, ayam woku, dan stroberi. Sampel makanan tersebut kini sedang diuji di laboratorium kesehatan daerah di Bandung.
- Beberapa dapur menolak pemeriksaan dari Puskesmas, menunjukkan resistensi terhadap pengawasan eksternal.
- Sumber air yang digunakan oleh beberapa SPPG terdeteksi mengandung bakteri E. coli, yang berpotensi menyebabkan infeksi serius.
Anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, menyatakan bahwa temuan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan anak-anak. “Kita bicara soal nyawa dan masa depan generasi muda. Ketika dapur tidak layak, maka seluruh sistem MBG patut dievaluasi,” ujarnya.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu hasil uji laboratorium sebelum mengambil tindakan hukum atau administratif. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya sanksi terhadap penyedia layanan yang terbukti lalai.
Dampak Kebijakan & Tuntutan Publik:
- Masyarakat mendesak transparansi penuh dari Satgas MBG dan Dinas Kesehatan.
- Orang tua siswa mulai membentuk forum pengawasan independen untuk memantau kualitas makanan di sekolah.
- Beberapa LSM lokal menyerukan audit menyeluruh terhadap anggaran MBG dan proses tender penyedia makanan.
Program MBG awalnya digagas sebagai solusi atas masalah gizi buruk dan stunting di Garut, dengan target menjangkau ribuan siswa SD dan SMP. Namun, lemahnya pengawasan, minimnya edukasi sanitasi, dan ketidaksiapan infrastruktur dapur telah menimbulkan risiko baru yang tak kalah serius.
