Wapenja.com/JAKARTA – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turun ke jalan dalam aksi bertajuk #IndonesiaSadar yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian kritik terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai belum mendapat penyelesaian memadai selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Demonstrasi yang diprakarsai Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) itu melibatkan mahasiswa dari sejumlah kampus besar, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), hingga Universitas Airlangga (Unair).
Massa aksi juga mengajak masyarakat sipil untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Melalui berbagai kanal media sosial organisasi mahasiswa, aksi ini disebut sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat sekaligus mengingatkan pemerintah terhadap janji-janji politik yang dinilai belum terpenuhi.
Sejumlah kelompok mahasiswa melakukan long march dari kawasan Senayan menuju Bundaran HI sebelum berkumpul untuk menyampaikan aspirasi. Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengusung lima tuntutan utama yang disebut sebagai “Perintah Rakyat”.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan sejumlah badan eksekutif mahasiswa, lima tuntutan tersebut merupakan hasil diskusi dan kajian lintas kampus yang dianggap paling mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan bencana lingkungan. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan serta berbagai bencana lain yang terjadi. Selain itu, mereka meminta penegakan hukum terhadap korporasi yang dianggap bertanggung jawab dan percepatan pembenahan tata kelola lahan secara terintegrasi.
Pada sektor ekonomi dan anggaran negara, massa aksi menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih difokuskan untuk kepentingan publik. Mereka mengkritisi penggunaan anggaran yang dinilai tidak efektif dan meminta pemerintah menghentikan pemborosan yang disebut berkaitan dengan kepentingan politik melalui program-program populis.
Isu pendidikan dan kesejahteraan sosial juga menjadi sorotan. Mahasiswa meminta pemerintah menekan biaya pendidikan yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Di saat yang sama, mereka mendorong pemerataan akses layanan dasar, termasuk ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi generasi muda.
Dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, demonstran menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menuntut supremasi hukum ditegakkan secara adil tanpa intervensi kepentingan politik.
Sementara pada aspek hak asasi manusia dan demokrasi, mahasiswa menyerukan pemulihan ruang kebebasan berekspresi, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, serta penghentian praktik yang mereka sebut sebagai militerisasi ruang sipil. Beberapa kasus yang menjadi perhatian massa turut disebut sebagai contoh penting perlunya perlindungan hak-hak warga negara.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai momentum aksi karena dianggap memiliki nilai historis dalam perjuangan persatuan dan keberanian generasi muda menyuarakan cita-cita bangsa. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan publik yang mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini di ibu kota.
Berikut isi 5 Perintah Rakyat dalam Aksi #IndonesiaSadar
- Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan
- Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG & KDMP (SEMA UGM)
- Turunkan Biaya Pendidikan, Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata, dan Sediakan Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas (BEM UI)
- Stop Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN
- Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil.
