Wapenja.com/Bogor – Aksi demonstrasi para sopir angkutan kota (angkot) menuju Balai Kota Bogor berdampak langsung terhadap aktivitas warga Kabupaten Bogor yang hendak bepergian menuju Kota Bogor, Kamis (3/9/2026).
Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan angkutan umum akibat adanya aksi tersebut. Bahkan, penumpang yang berasal dari sejumlah wilayah seperti Cicurug, Cisarua hingga Cibedug terpaksa diturunkan di kawasan Perempatan Ciawi.
Kondisi tersebut terjadi lantaran angkot dari arah Cicurug, Cisarua dan Cibedug tidak melanjutkan perjalanan menuju Kota Bogor. Sejumlah sopir yang berada di kawasan Perempatan Ciawi disebut menghadang angkot yang hendak melintas menuju Kota Bogor.
Akibatnya, warga yang tidak mengetahui adanya aksi demonstrasi tersebut menjadi kebingungan. Mereka terpaksa berjalan kaki atau mencari alternatif transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan.
Sebagian warga kemudian memilih menggunakan jasa ojek online seperti Grab maupun Gojek. Namun, pilihan tersebut tidak mudah bagi seluruh masyarakat karena masih banyak warga yang tidak memahami cara menggunakan aplikasi transportasi online.
Salah seorang warga yang hendak menuju Kota Bogor mengaku tidak mengetahui adanya aksi demo angkot. Ia mengaku kaget setelah perjalanan dengan angkot harus terhenti di Perempatan Ciawi.
“Warga saya, Pak Ustad, rek ka Bogor teu apal, teu aya angkot,” keluh seorang warga.
Keluhan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat yang terdampak langsung akibat terganggunya layanan angkutan umum. Warga yang sehari-hari mengandalkan angkot kini harus mencari alternatif lain dengan biaya dan akses yang belum tentu mudah.
Situasi ini juga membuat sejumlah warga memilih berjalan kaki dari kawasan Perempatan Ciawi menuju titik tujuan atau mencari kendaraan lain yang dapat mengantarkan mereka ke Kota Bogor.
Masyarakat berharap aksi penyampaian aspirasi para sopir angkot tetap dapat berlangsung dengan tertib tanpa terlalu lama mengganggu mobilitas warga. Mereka juga meminta adanya solusi agar masyarakat yang bergantung pada transportasi umum tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.
