Wapenja.com – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang merebak di berbagai kota dan daerah Indonesia kini menjelma menjadi alarm keras bagi penguasa negeri. Suara mahasiswa bukan sekadar teriakan di jalanan, melainkan refleksi nyata dari keresahan rakyat yang merasa semakin terhimpit oleh kebijakan pemerintah.
Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi pemicu utama. Dampaknya langsung menghantam daya beli masyarakat yang sudah rapuh, sementara harga bahan pokok terus merangkak naik tanpa kendali. Dunia usaha pun tidak luput dari tekanan: ancaman PHK massal menghantui ribuan pekerja akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakstabilan ekonomi global. Kondisi ini menambah rasa cemas bahwa krisis ekonomi bisa menjalar lebih luas, menekan lapisan masyarakat yang paling rentan.
Di tengah ruang fiskal APBN yang kian sempit, publik menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, Menko Pangan Zulkifli Hasan telah mengungkapkan adanya pemborosan hingga Rp1 triliun per bulan dalam pelaksanaan program tersebut. Kritik publik semakin tajam: dana sebesar itu seharusnya dialihkan untuk subsidi BBM, agar harga tidak melonjak dan rakyat tidak semakin tercekik.
Ironisnya, ketika kritik terhadap MBG semakin deras, rapat pembahasan anggaran BGN di DPR justru digelar tertutup. Usulan rapat tertutup yang datang dari DPR menimbulkan tanda tanya besar: mengapa lembaga yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru menutup ruang transparansi? Publik melihat sikap ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas, seolah DPR lebih memilih melindungi kepentingan politik daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketika pemerintah dan DPR dianggap abai terhadap keresahan publik, aksi turun ke jalan menjadi pilihan terakhir mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi. Demonstrasi ini bukan sekadar ritual politik, melainkan ekspresi nyata dari kekecewaan rakyat yang merasa suara mereka tidak lagi didengar. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa dirinya bekerja atas mandat rakyat. Kini mandat itu menuntut bukti nyata: mendengar suara mahasiswa, bukan sekadar berdialog, tetapi berbenah sesuai tuntutan rakyat.
