Wapenja.com/Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi melindungi rakyat kecil. Dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), Prabowo menyatakan bahwa subsidi akan tetap dipertahankan untuk sekitar 80% masyarakat Indonesia yang dianggap paling rentan terhadap gejolak harga energi.
Menurutnya, subsidi energi adalah instrumen keadilan sosial yang tidak boleh disalahgunakan oleh kalangan mampu. “Untuk orang-orang kuat, orang kaya, kalau mau pakai yang mahal dia harus bayar pakai harga pasar,” tegasnya. Pernyataan ini menandai sikap tegas pemerintah dalam membatasi akses subsidi agar tepat sasaran, sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran negara.
Prabowo juga menyinggung kondisi global yang penuh ketidakpastian. Harga minyak dunia tengah bergejolak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan AS-Israel. Meski demikian, ia memastikan stok BBM nasional dalam keadaan aman. Pemerintah disebut telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk diversifikasi pasokan dan penguatan cadangan energi, untuk menjaga ketersediaan dalam 12 bulan ke depan.
Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi dan tekanan ekonomi global. Namun, di sisi lain, pembatasan akses bagi kalangan kaya bisa memicu perdebatan mengenai mekanisme pengawasan dan implementasi di lapangan. Pertanyaan besar yang muncul adalah: bagaimana pemerintah memastikan subsidi benar-benar hanya dinikmati oleh mereka yang berhak?
