Wapenja.com/Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah II Pulau Jawa, Rabu (11/03). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program strategis pemerintah yang bertujuan memastikan siswa sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari.
Rincian SPPG yang Dihentikan:
- DKI Jakarta: 50 unit
- Banten: 62 unit
- Jawa Barat: 350 unit
- Jawa Tengah: 54 unit
- Jawa Timur: 788 unit
- DI Yogyakarta: 208 unit
Jumlah terbesar berasal dari Jawa Timur, yang selama ini menjadi pusat pelaksanaan MBG dengan cakupan sekolah terbanyak.
Temuan Utama Evaluasi:
- 1.043 SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dokumen penting untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan.
- 443 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, menimbulkan risiko pencemaran lingkungan.
- 175 SPPG belum menyediakan mess/tempat tinggal bagi kepala unit, ahli gizi, dan akuntan, yang dianggap krusial untuk memastikan pengawasan berkelanjutan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara. “Unit layanan akan kembali beroperasi secara bertahap setelah melengkapi seluruh persyaratan operasional,” ujarnya.
Langkah BGN ini membuka mata publik bahwa masih banyak celah dalam tata kelola layanan gizi di sekolah. Program MBG, yang digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa, ternyata menghadapi tantangan serius di lapangan.
Penghentian sementara ini bisa dibaca dalam dua arah:
- Momentum Perbaikan Sistemik – Jika evaluasi dijalankan dengan ketat, maka penghentian ini bisa menjadi titik balik untuk memperkuat standar higienitas, sanitasi, dan tata kelola. Dengan begitu, MBG benar-benar menjadi program yang berkelanjutan dan berkualitas.
- Cermin Lemahnya Pengawasan Awal – Fakta bahwa ribuan unit beroperasi tanpa sertifikasi dasar menunjukkan adanya kelalaian dalam proses monitoring sejak awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana bisa program sebesar MBG berjalan tanpa pengawasan yang memadai?
Dampaknya tidak kecil. Ribuan siswa di Pulau Jawa berpotensi kehilangan akses sementara terhadap layanan makan bergizi, yang bisa memengaruhi kualitas belajar mereka. Namun di sisi lain, jika perbaikan dilakukan dengan serius, hasilnya bisa lebih menjamin kesehatan dan keselamatan jangka panjang.
