Wapenja.com/Bandung – Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat (KRBB) dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Senin (13/10). Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap dugaan praktik korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap praktik birokrasi gelap yang disebut “Pokir Siluman”—istilah yang merujuk pada alokasi dana aspirasi yang diduga disusupi kepentingan pribadi dan kelompok. Para demonstran membawa spanduk, poster, dan orasi yang menyoroti lemahnya pengawasan serta dugaan keterlibatan pejabat dalam skema proyek fiktif dan rotasi jabatan bermotif politik.
“Kami tidak akan diam. Kejati harus bertindak, bukan sekadar menerima laporan,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Aksi ini juga menyoroti dugaan mafia jabatan yang mengatur promosi dan mutasi ASN di KBB. Para aktivis mendesak Kejati Jabar untuk membuka penyelidikan menyeluruh dan transparan, serta menjamin perlindungan bagi pelapor dan saksi.
Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani menuntut akuntabilitas secara langsung. Ketika jalur formal tak memberi hasil, tekanan publik menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Namun, pertanyaannya: apakah Kejati Jabar siap menghadapi gelombang tuntutan ini, atau justru akan tenggelam dalam pusaran kompromi politik?
