Wapenja.com/Cilegon – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon yang jatuh pada Selasa, 28 April 2026, sempat diwarnai ketegangan di depan Kantor Wali Kota. Aksi damai yang digelar oleh mahasiswa berubah menjadi kericuhan setelah massa membakar ban di jalan protokol, yang memicu bentrokan ringan dengan aparat kepolisian.
Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon awalnya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, bahkan hadir langsung di lokasi guna mendengarkan apa yang menjadi keluhan para demonstran.
Namun, suasana yang sempat kondusif mulai memanas ketika massa aksi melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes keras. Tindakan ini mengganggu arus lalu lintas dan keamanan umum, sehingga petugas kepolisian yang berjaga bergerak cepat untuk memadamkan api dan membersihkan jalan.
Aksi pemadaman justru ditentang oleh massa, yang memicu terjadinya saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan. Kericuhan tak dapat dihindari, namun situasi perlahan kembali aman setelah petugas melakukan pendekatan persuasif. Massa akhirnya kembali berkumpul di area lapangan dan melanjutkan orasi mereka.
Koordinator Lapangan aksi, Dito Adrian, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam atas kondisi sosial masyarakat di usia kota yang menginjak 27 tahun. Menurutnya, perayaan hari jadi seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar seremoni.
“Di usia ke-27 ini, kami melihat masyarakat Cilegon masih menghadapi berbagai persoalan klasik. Ada tiga hal utama yang menjadi sorotan kami, yaitu masalah ketenagakerjaan, pendidikan, dan tingginya angka pengangguran,” ujar Dito.
Ia menilai, ketiga masalah tersebut membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Masalah utamanya terletak pada minimnya lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lokal. Banyak pemuda Cilegon yang hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA/SMK, namun setelah lulus kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Kami juga menyoroti masih banyaknya tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di wilayah ini, sementara putra-putri asli Cilegon justru banyak yang menganggur atau belum terserap secara maksimal,” tambahnya.
Melalui aksi ini, mahasiswa menuntut adanya solusi konkret dari pemerintah daerah. Mereka berharap adanya kebijakan yang nyata dalam membuka akses pekerjaan serta memberikan arah pendidikan yang jelas agar mampu bersaing di dunia industri.
