Wapenja.com/Jakarta – Langkah politik dan pemerintahan kembali menempatkan sosok militer berkarakter kuat di posisi vital. Senin (27/04), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman resmi dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pelantikan ini menandai kembalinya figur senior TNI ke lingkaran strategis Istana, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Muhammad Qodari yang kini bergeser ke sektor komunikasi pemerintahan.
Perjalanan karier Dudung bukanlah jalan yang instan. Jejak pengalamannya terukir mulai dari level paling dasar di garis depan. Ia memulai kiprahnya sebagai Komandan Pleton di Yonif Raider Khusus 744/Satya Yudha Bakti, Atambua—satuan yang juga pernah menjadi tempat bertugas Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sana, tangga kepemimpinannya terus naik, mulai dari Komandan Kompi, instruktur di lingkungan pendidikan militer, hingga memimpin batalyon dan distrik militer di Sumatera Selatan.
Titik balik karirnya semakin terlihat jelas saat memasuki jenjang perwira tinggi. Kepercayaan besar datang berturut-turut saat ia dipercaya memimpin Akademi Militer, hingga menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) atau Komandan Garnisun Jakarta. Di masa inilah nama Dudung melambung tinggi karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan berani mengambil keputusan kontroversial namun populis, seperti langkahnya menertibkan baliho ormas tertentu yang dianggap melanggar aturan.
Reputasi solidnya membawanya ke puncak karier militer pada 2021. Dalam waktu singkat, ia berhasil menduduki dua posisi paling bergengsi di Angkatan Darat; pertama sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad), dan tak lama kemudian dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Setelah mengabdi sebagai KSAD selama lebih dari satu tahun, ia resmi pensiun pada November 2023.
Kini, dengan seragam baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan, pengalaman panjang Dudung diharapkan menjadi aset berharga. Fokus utamanya kini beralih dari urusan pertahanan menjadi pengendali strategis, bertugas memastikan koordinasi program prioritas pemerintah berjalan efektif serta merespons cepat berbagai isu strategis nasional.
