Wapenja.com/Jakarta – Pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ia “kecolongan” atas pengadaan 21.800 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar cerita birokrasi yang lalai, ujarnya disampaikan saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ini adalah alarm keras tentang rapuhnya akuntabilitas fiskal negara. Bagaimana mungkin sebuah lembaga bisa menggelontorkan anggaran miliaran rupiah tanpa sepengetahuan otoritas keuangan tertinggi?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang untuk menjawab kebutuhan paling mendasar: gizi rakyat. Namun, alih-alih memperkuat dapur dan distribusi pangan, anggaran justru tersedot ke pembelian ribuan kendaraan. Pertanyaannya: apakah motor listrik benar-benar lebih mendesak daripada memastikan anak-anak tidak lagi makan dengan gizi minim?
Kasus ini menyingkap dua hal. Pertama, koordinasi antar lembaga negara masih sebatas jargon. Kedua, pengawasan anggaran begitu longgar hingga pemborosan bisa lolos tanpa filter. Jika pengadaan sebesar ini bisa berjalan tanpa persetujuan Kemenkeu, apa jaminan bahwa proyek lain tidak bernasib sama?
Publik berhak marah. Motor listrik bukanlah simbol efisiensi, melainkan simbol anggaran yang tersesat. Transparansi bukan sekadar laporan tahunan, melainkan mekanisme yang mencegah uang rakyat dipakai untuk kebutuhan yang tidak relevan.
Kita perlu menagih pertanggungjawaban, bukan sekadar pengakuan “kecolongan.” Karena setiap rupiah yang salah arah adalah gizi yang hilang dari meja rakyat. Dan setiap kebijakan yang dibiarkan tanpa koreksi adalah pintu terbuka bagi pemborosan berikutnya.
