Wapenja.com – Pemerintah Republik Indonesia telah mengantisipasi kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini dengan menyediakan anggaran sebesar Rp5,5 triliun.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyaluran THR PNS, bersama dengan Direktur Jenderal Keuangan Negara Kemenkeu, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan berbagai upaya agar pembayaran THR dapat dicairkan lebih awal, tepat sebelum dimulainya bulan suci Ramadhan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Sabtu (14/02/2026), Purbaya Arianto menjelaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp5,5 triliun tersebut telah disiapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2026 dan telah melalui proses verifikasi serta validasi yang ketat.
“Kami memahami bahwa THR merupakan bagian penting dari kesejahteraan PNS dan keluarga mereka, terutama menjelang momen perayaan Hari Raya Idul Fitri serta menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan penyalurannya berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Purbaya.
Menurutnya, proses verifikasi data penerima THR telah dimulai sejak awal bulan Januari 2026, dengan mengintegrasikan sistem dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi kesalahan identifikasi maupun duplikasi pembayaran.
“Saat ini, data lebih dari 4,8 juta PNS yang berhak menerima THR telah diverifikasi sebanyak 95%. Kami targetkan seluruh proses verifikasi dapat diselesaikan paling lambat akhir bulan Februari, sehingga pembayaran dapat dilakukan pada awal Maret, tepat sebelum awal puasa yang diperkirakan akan dimulai pada tanggal 10 Maret 2026,” tambahnya.
Pemerintah juga telah menyusun berbagai skenario untuk mengantisipasi kemungkinan kendala teknis maupun administratif dalam proses penyaluran. Salah satunya adalah dengan memperluas kerjasama dengan berbagai bank pemerintah maupun swasta untuk memastikan bahwa dana THR dapat sampai ke rekening masing-masing PNS dengan cepat dan aman.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan informasi secara berkala melalui kanal resmi untuk memastikan transparansi dan mencegah penyebaran berita bohong terkait penyaluran THR.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga turut mendukung upaya tersebut. Menurut Menpan RB, pembayaran THR yang tepat waktu tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan PNS namun juga dapat memberikan dorongan produktivitas kerja menjelang akhir tahun anggaran.
“Kami berharap dengan tersalurnya THR secara awal, PNS dapat lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadhan,” ujar Menpan RB dalam keterangan resmi yang diterima.
Untuk PNS yang bertugas di wilayah daerah, seperti di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung, pihak pemerintah daerah juga telah melakukan koordinasi erat dengan pusat untuk memastikan bahwa penyaluran THR berjalan merata.
Kepala Biro Keuangan Pemkot Bandung menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sinkronisasi data PNS Kota Bandung dengan sistem pusat dan siap untuk mendukung proses pencairan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami sangat menghargai upaya pemerintah pusat dalam memastikan THR PNS cair awal. Ini akan sangat membantu kami dalam mempersiapkan kebutuhan keluarga menjelang puasa dan Lebaran,” ujar salah seorang PNS di Kota Bandung yang tidak ingin disebutkan namanya.
Purbaya menutup dengan menegaskan bahwa seluruh pihak terkait akan terus berkoordinasi dan bekerja maksimal untuk mewujudkan pencairan THR PNS sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Kami tidak akan menyia-nyiakan setiap detik untuk memastikan bahwa dana yang telah disiapkan dapat sampai ke tangan yang berhak dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
