Wapenja.com/Banten – Keberadaan lapak buah-buahan di kawasan Blok M, Pasar Rau, Kota Serang, kini ditolak oleh warga sekitar Bangunan tersebut diduga berdiri di atas jalur pipa gas milik PT Pertamina serta area yang seharusnya menjadi sempadan jalan. Warga mempertanyakan legalitas lahan, keselamatan, hingga pengawasan dari Pemerintah Kota Serang.
Salah satu warga, H.E, mengaku keberatan karena lokasi tersebut sebelumnya sudah dirawat bersama untuk keindahan lingkungan. Tanpa pemberitahuan maupun izin, tiba-tiba didirikan lapak buah. Saat diingatkan, respons yang diterima justru tidak menyenangkan.
“Tempat itu sebelumnya sudah kami rawat. Tiba-tiba didirikan lapak tanpa permisi. Ketika kami mengingatkan, respons yang kami terima justru tidak menyenangkan. Kami sangat keberatan karena mengganggu kenyamanan lingkungan,” ungkap H.E.
Pengelola lapak yang disebut berinisial H.HR bahkan tidak hadir saat warga hendak melakukan mediasi bersama sopir angkutan.
Keluhan juga datang dari sopir angkutan. Lapak dinilai mempersempit jalan, mengganggu aktivitas bongkar muat barang, serta menghilangkan tempat istirahat yang biasa dipakai sopir saat menunggu muatan.
“Kami berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru mengorbankan kepentingan banyak orang. Kami meminta lapak-lapak yang bermasalah ditertibkan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan,” ujar seorang sopir yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Hal yang paling mendasar adalah dugaan bangunan berdiri di atas jalur pipa gas. Padahal di sepanjang jalur sudah terpasang papan larangan berjualan maupun mendirikan bangunan. Aturan juga melarang penggunaan Ruang Milik Jalan dan jalur hijau untuk berdagang, termasuk larangan mendirikan bangunan di atas jaringan utilitas seperti pipa gas.
Warga meminta Pemerintah Kota Serang melalui Satpol PP, Dinas PUPR, dan instansi terkait segera memeriksa lokasi tersebut Harus dipastikan apakah lapak memiliki izin sah, apakah benar berada di jalur pipa gas, dan apakah ada persetujuan dari Pertamina. Jika terbukti melanggar, lapak harus ditertibkan sesuai aturan. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Keselamatan warga dan kepastian hukum tidak boleh dikalahkan kepentingan sepihak. (Red)
