Wapenja.com – Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi soal potensi penurunan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka ruang perdebatan politik baru. Ia menegaskan bahwa setelah pembenahan manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) dan validasi data penerima manfaat, kebutuhan anggaran bisa lebih kecil. Namun, langkah ini bukan sekadar teknis birokrasi—melainkan berpotensi menjadi isu politik yang sensitif.
Program MBG sejak awal digadang sebagai salah satu janji besar Presiden Prabowo Subianto untuk menekan stunting dan memperkuat kualitas pendidikan. Pemangkasan anggaran, meski dibungkus dengan alasan efisiensi, bisa memunculkan persepsi publik bahwa pemerintah mulai mengendurkan komitmen terhadap program populis yang menyentuh jutaan siswa dan kelompok rentan.
Di sisi lain, isu pengurangan anggaran pertahanan yang sempat disinggung Presiden Prabowo juga menambah dimensi politik. Jika benar dilakukan, publik bisa menilai adanya pergeseran prioritas fiskal yang berimplikasi pada citra kepemimpinan: apakah pemerintah lebih fokus pada pembangunan manusia atau tetap mempertahankan kekuatan militer sebagai simbol ketahanan negara.
Prasetyo menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, dengan defisit APBN tetap sesuai target. Namun, pernyataan ini tidak serta-merta meredam kekhawatiran. Validasi data penerima manfaat memang penting, tetapi pengurangan anggaran MBG bisa menjadi bahan kritik oposisi maupun masyarakat sipil yang menilai pemerintah gagal menjaga konsistensi janji kampanye.
Dengan demikian, potensi penurunan anggaran MBG bukan hanya soal angka triliunan rupiah, melainkan ujian politik bagi pemerintah: apakah efisiensi benar-benar demi ketepatan sasaran, atau justru menjadi sinyal melemahnya komitmen terhadap agenda kesejahteraan rakyat.
