Wapenja.com/Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap melakukan pengadaan sikat dan semir sepatu dengan total anggaran mencapai Rp 1,57 miliar pada tahun 2025. Informasi ini muncul dari situs resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Inaproc, yang memuat rincian kontrak belanja lembaga negara.
Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, tercatat ada 12 paket kontrak pengadaan dengan nilai beragam, mulai dari Rp 17,43 juta hingga Rp 610,2 juta. Paket terbesar adalah pengadaan semir sepatu senilai Rp 610,2 juta, sementara pengadaan sikat semir terbesar mencapai Rp 158,62 juta. Kedua kontrak tersebut dibayarkan kepada PT Gajah Mitra Paragon melalui mekanisme katalog elektronik.
Penelusuran lebih lanjut terhadap katalog perusahaan menunjukkan harga semir sepatu bermerek Kiwi berkisar Rp 54.999–Rp 56.000 per unit, sedangkan sikat semir sepatu dijual seharga Rp 50.000 per unit. Dengan perhitungan kasar, jumlah barang yang dibeli mencapai puluhan ribu unit. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa lembaga yang seharusnya fokus pada program makan bergizi gratis (MBG) justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang dianggap tidak esensial?
Kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan. Pengamat kebijakan publik menilai pengadaan ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap belanja lembaga negara. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi masalah gizi kronis, alokasi dana untuk barang-barang seperti semir dan sikat sepatu dianggap sebagai bentuk pemborosan yang tidak sejalan dengan mandat BGN.
Selain itu, isu ini juga menyinggung soal transparansi dan akuntabilitas. Publik mempertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan operasional atau sekadar formalitas belanja yang tidak relevan dengan tugas utama lembaga. Beberapa pihak bahkan menilai kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana anggaran negara sering kali tidak diarahkan pada prioritas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi penggunaan anggaran pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran. Sebelumnya, sejumlah lembaga negara juga pernah disorot karena belanja barang-barang yang dinilai tidak mendesak, mulai dari pengadaan seragam hingga peralatan kantor dengan nilai fantastis. Pola ini memperkuat persepsi publik bahwa mekanisme pengawasan anggaran masih lemah dan rawan disalahgunakan.
Dengan sorotan publik yang semakin tajam, BGN dituntut untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai alasan di balik pengadaan tersebut. Lembaga ini juga harus memastikan bahwa program-program inti seperti makan bergizi gratis tidak terabaikan akibat kebijakan belanja yang tidak proporsional. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menangani masalah gizi bisa semakin terkikis.
