Wapenja.com/Jakarta — Modal sudah digelontorkan, dapur SPPG sudah dibangun, tetapi kepastian beroperasi belum juga jelas. Puluhan ribu mitra SPPG hari ini, Kamis (1/10/2026), bergerak ke Gedung DPR RI membawa tuntutan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Para mitra mempersoalkan nasib investasi yang telah mereka tanamkan, termasuk modal dari pinjaman perbankan. Mereka menuntut kepastian operasional dapur sekaligus kejelasan status kemitraan dengan BGN.
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan utama para mitra turun ke jalan. Menurut dia, sejumlah mitra telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas SPPG, namun hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi dapur.
“Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” ujar Aweng.
Dapur Berdiri, Kepastian Belum Datang
Bagi para mitra, persoalannya bukan sekadar pembangunan fisik dapur. Setelah modal dikeluarkan dan fasilitas selesai dibangun, mereka masih harus menunggu kepastian apakah dapur tersebut dapat segera beroperasi.
Sebagian investasi disebut bersumber dari pinjaman perbankan dan investasi bersama. Karena itu, ketidakpastian aktivasi dinilai menimbulkan persoalan tersendiri bagi mitra yang sudah lebih dulu mengeluarkan biaya.
Sementara itu, BGN sebelumnya memang melakukan penataan terhadap pembentukan dan aktivasi SPPG. Pemerintah juga menjadikan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan terpencil sebagai salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG.
Pada Agustus 2026, BGN menyebut sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun dan direncanakan menjalani aktivasi secara bertahap mulai September.
Namun, dapur yang telah selesai dibangun tidak otomatis dapat langsung beroperasi. BGN menyebut masih terdapat proses pemeriksaan kesiapan, termasuk data penerima manfaat, insentif, serta kepatuhan terhadap standar operasional.
Empat Tuntutan Mitra
Aksi di depan DPR RI membawa empat tuntutan utama.
Pertama, mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG.
Kedua, mereka meminta BGN mencabut moratorium SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun kawasan 3T.
Ketiga, mitra meminta mekanisme pengembalian dana yang telah dikeluarkan untuk membangun dapur SPPG.
Keempat, mereka meminta kepastian hukum hubungan kemitraan dengan BGN melalui undang-undang khusus yang mengatur Program MBG.
Kini, para mitra berharap DPR dan pemerintah memberikan kejelasan atas dua persoalan yang mereka anggap mendesak: kepastian nasib dapur yang sudah dibangun dan kepastian terhadap modal yang telah telanjur dikeluarkan.
