Pasca OTT PUPR Riau, Aktivis ARTA Dorong KPK Telusuri Dugaan Korupsi di Rokan Hulu

PANDEGLANG-WAPENJA.COM-Jakarta — Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, kelompok Aktivis Riau Jakarta (ARTA) menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan jilid III di Jakarta.

Koordinator ARTA, Arya, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk terus mengawal penegakan hukum di Provinsi Riau, khususnya dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah.

 

“OTT PUPR Riau ini membuka tabir baru terhadap dugaan penyimpangan di tubuh pemerintah daerah. Kami mendorong KPK untuk mendalami potensi keterlibatan pihak-pihak lain di Riau,” ujar Arya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025).

Baca Juga  Ridwan Kamil : Jawa Barat harus Bersih dari Pungli !

 

Menurut Arya, berbagai laporan dan kajian yang dihimpun ARTA menunjukkan adanya sejumlah indikasi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

 

Ia menilai, langkah KPK dalam menegakkan hukum akan menjadi momentum penting untuk membersihkan praktik korupsi di daerah.

 

“Kami percaya KPK akan bertindak profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Masyarakat Riau menaruh harapan besar agar penegakan hukum benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Baca Juga  Puluhan Pegawai UPT II Dinas Kebersihan Citangkil Ciwandan Mendapat Skrining Kesehatan dari Nakes Puskesmas Citangkil

 

Arya menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan politik apa pun, melainkan semata-mata ingin memastikan agar lembaga penegak hukum bekerja sesuai amanat rakyat.

 

“Kami akan terus bersuara demi keadilan dan transparansi. KPK tidak boleh berhenti pada satu kasus saja, tetapi harus menelusuri seluruh potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tutup Arya.

 

ARTA berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum dan mendorong penegakan integritas di seluruh sektor pemerintahan daerah Riau. ***