Wapenja.com/Bandung – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu (Rabu,7/5/2025) menimbulkan riak baru, hal inilah yang memicu Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) memutuskan walk out saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabaratmengatakan bahwa pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.
Menurut Doni, ucapan tersebut menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.
Pernyataan Dedi Mulyadi selaku Gubernur yang menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama dan membuat stigma seolah-olah DPRD itu terkesan sebagai penghambat,” ungkap Doni.
Ia menegaskan, konsep pemerintahan harus dijalankan secara seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Di Indonesia konsep bernegara trias politika terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing,” ujar Doni.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar menjelaskan bahwa sikap walk out yang dilakukan Fraksinya merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.
“Kita sampaikan secara terbuka dirapat paripurna. Bagaimana pun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting ya sudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Jangan lupa, kita ini perwakilan rakyat kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Doni.
