Wapenja.com/Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan yang inklusif melalui program Beasiswa Pancawaluya. Skema ini ditujukan bagi siswa yang bersekolah di SMA/SMK swasta mitra pemerintah, sehingga mereka tidak lagi terbebani biaya sekolah. Bantuan pendidikan mencakup DSP hingga Rp1,5 juta dan SPP maksimal Rp100 ribu per bulan, dengan mekanisme yang diklaim transparan.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan. “Negara harus hadir, memastikan setiap anak bisa sekolah tanpa terkendala biaya,” ujarnya. Ia menambahkan, sekitar 77 ribu calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta mitra, sekolah penyangga, maupun SMA Terbuka.
Selain menggandeng 700 sekolah swasta, Pemprov Jabar juga menyiapkan alternatif berupa sekolah penyangga di wilayah perbatasan serta SMA Terbuka bagi siswa yang kesulitan hadir setiap hari. “SMA Terbuka tetap negeri, ijazahnya negeri, bahkan bisa jadi sekolah bergengsi,” kata Dedi.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, meminta masyarakat tetap tenang menghadapi proses penerimaan murid baru. “Kami pastikan data calon murid aman, tidak ada manipulasi. Kendala yang muncul akan terus kami perbaiki demi pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pemerataan pendidikan.
