Wapenja.com – Akademi Militer (Akmil) tetap menjadi salah satu destinasi bergengsi bagi lulusan SMA yang bercita-cita menjadi perwira TNI. Setiap tahun, ribuan siswa menanti pembukaan pendaftaran taruna dan taruni Akmil, tergiur oleh daya tarik yang sulit ditandingi: pendidikan gratis hingga lulus, jaminan langsung diangkat menjadi Letnan Dua, serta gelar akademik setara sarjana yang membuka jalan karier panjang di dunia militer.
Namun, pintu masuk ke lembaga ini tidak terbuka lebar bagi semua. Dalam persyaratan penerimaan Akmil 2025, hanya lulusan SMA/MA jurusan IPA dengan Kurikulum Merdeka yang berhak mengikuti seleksi. Siswa jurusan IPS maupun lulusan SMK kembali harus menerima kenyataan bahwa peluang mereka tertutup. Kebijakan ini bukan hal baru; sejak beberapa tahun terakhir, aturan serupa sudah diterapkan, meski terus menimbulkan tanda tanya di masyarakat.
Pihak Akmil menegaskan bahwa pembatasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari standar akademik yang dianggap vital. Lulusan Akmil nantinya tidak hanya ditempa dalam disiplin militer, tetapi juga diwajibkan menyelesaikan pendidikan akademik dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.Tr.Han). Dengan kurikulum yang menekankan aspek sains, logika, dan analisis, latar belakang IPA dinilai lebih sesuai untuk menunjang proses belajar yang kompleks.
Meski demikian, kebijakan ini memunculkan perdebatan luas. Para pemerhati pendidikan menilai bahwa kesempatan seharusnya lebih inklusif. Minat dan motivasi menjadi prajurit, kata mereka, tidak bisa diukur semata dari jurusan sekolah. Banyak siswa IPS maupun SMK yang memiliki fisik prima, jiwa kepemimpinan, dan semangat bela negara, tetapi terhalang oleh aturan administratif. Kritik ini semakin menguat di era Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas lintas disiplin ilmu.
Sebagian pihak bahkan menyoroti aspek keadilan sosial. Dengan menutup akses bagi jurusan IPS dan SMK, Akmil dianggap mempersempit jalur mobilitas sosial bagi kelompok siswa yang justru sering berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Padahal, pendidikan militer selama ini dikenal sebagai salah satu jalur meritokrasi yang memberi kesempatan luas bagi siapa pun yang berprestasi.
Di sisi lain, ada pula yang mendukung kebijakan ini. Mereka berargumen bahwa kualitas akademik harus tetap dijaga, mengingat perwira TNI dituntut memiliki kemampuan analisis strategis, pemahaman teknologi, dan dasar ilmu pengetahuan yang kuat. Menurut pandangan ini, pembatasan jurusan justru menjaga standar profesionalisme militer di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
