Wapenja.com/Bogor – Polres Bogor kembali menegaskan larangan penggunaan ambulans untuk kepentingan pribadi, menyusul maraknya kasus wisatawan yang mencoba mengakali rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak dengan berpura-pura sebagai kendaraan darurat.
Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, menekankan bahwa ambulans hanya boleh digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. “Untuk ambulans, kami mohon jangan digunakan untuk liburan,” ujarnya, Senin (22/12/2025). Polisi menegaskan, jika ditemukan ambulans berisi wisatawan, akan dikenakan sanksi tilang sesuai aturan.
Ambulans dan kendaraan darurat seperti mobil pemadam kebakaran memang mendapat prioritas jalur, bahkan saat sistem one way diberlakukan. Namun, penyalahgunaan fasilitas ini dianggap merugikan masyarakat dan berpotensi mengganggu penanganan darurat yang sesungguhnya.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Polres Bogor telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di jalur wisata Puncak. Skema tersebut meliputi sistem ganjil genap, contraflow, dan one way. Penerapan car free night masih dalam tahap kajian oleh Korlantas Polri.
“Intinya, secara umum Polres Bogor siap melaksanakan pengamanan Nataru di bawah pimpinan Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto,” tambah Rizky.
Kasus ini bukan sekadar soal lalu lintas, melainkan cermin dari krisis kedisiplinan publik. Penyalahgunaan ambulans untuk kepentingan pribadi menunjukkan adanya mentalitas “jalan pintas” yang mengabaikan aturan dan kepentingan umum.
- Dampak sosial: Tindakan ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan darurat. Jika publik mulai ragu apakah ambulans benar-benar membawa pasien, maka solidaritas di jalan bisa terkikis.
- Dampak hukum: Polisi sudah menegaskan akan menindak tegas, namun kasus berulang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan sanksi yang memberi efek jera.
- Dampak moral: Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebagian orang rela memanipulasi simbol kemanusiaan demi kenyamanan pribadi.
Di tengah persiapan libur panjang, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa aturan lalu lintas bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari etika sosial.
