Pemprov Jabar Perpanjang Kontrak 22.847 PPPK Paruh Waktu, BKD Pastikan Peluang Jadi Penuh Waktu Terbuka

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, saat memberikan secara simbolis SK perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu. (foto instagram @disdikjabar)

Wapenja.com/Bandung – Nasib 22.847 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat kepastian perpanjangan masa kerja. Keputusan Gubernur terkait perpanjangan perjanjian kerja tersebut diserahkan secara serentak di sejumlah lokasi, salah satunya di SMAN 8 Bandung, Rabu (18/11/2026).

Penyerahan keputusan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jawa Barat dalam memberikan perhatian terhadap keberadaan ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu yang selama ini menjalankan tugas di berbagai sektor pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menegaskan pemerintah provinsi tetap memperhatikan status dan keberlangsungan kerja para pegawai tersebut.

Dedi Supandi saat berinteraksi dengan peserta penerima SK perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. (foto instagram @disdikjabar)

Menurutnya, penyerahan keputusan perpanjangan perjanjian kerja bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk perhatian pemerintah terhadap pegawai yang turut mendukung pelayanan publik.

“Pemprov Jawa Barat sungguh-sungguh memperhatikan teman-teman. Kami tidak mengabaikan keberadaan PPPK Paruh Waktu. Penyerahan keputusan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah,” ujar Dedi.

Di hadapan para pegawai, Dedi juga mengingatkan bahwa perpanjangan masa kerja harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu menjaga integritas, disiplin, serta profesionalisme di lingkungan kerja masing-masing.

Selain persoalan pekerjaan, Dedi menyoroti pentingnya pengelolaan penghasilan secara bijak. Ia berpesan agar pendapatan yang diterima tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga disisihkan untuk membangun aset dan mempersiapkan masa depan keluarga.

Sementara itu, mengenai peluang perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu, Dedi memastikan kesempatan tersebut masih terbuka.

Namun, proses pengangkatan tidak bisa dilakukan sekaligus. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya perpanjangan perjanjian kerja ini, ribuan PPPK Paruh Waktu di Jawa Barat diharapkan dapat melanjutkan pengabdian sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun kepastian mengenai pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu masih menunggu proses dan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.