Wapenja.com/Jakarta – Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot dunia politik Jawa Barat. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, diperiksa penyidik terkait dugaan penerimaan aliran dana dari tersangka kasus suap di Kabupaten Bekasi, Sarjan (16/01/2026).
Rangkaian Fakta
- Dugaan aliran dana: Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Ono diduga ikut menerima uang dari Sarjan. KPK masih menelusuri jumlah, mekanisme, dan arah aliran dana tersebut.
- Pemeriksaan intensif: Ono mengakui dirinya ditanya soal aliran uang, namun menolak memberikan detail kepada media. Sikap tertutup ini menimbulkan tanda tanya publik mengenai sejauh mana keterlibatannya.
- Awal kasus – OTT Bupati Bekasi: Kasus bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada 18 Desember 2025. Dalam OTT itu, KPK juga menetapkan ayah Ade, H.M. Kunang, serta pihak swasta Sarjan sebagai tersangka.
- Jumlah uang fantastis: Ade Kuswara diduga menerima Rp14,2 miliar dari berbagai pihak. Dari jumlah itu, Sarjan disebut menyumbang Rp9,5 miliar, sementara H.M. Kunang berperan sebagai perantara.
- Jeratan hukum: Ade Kuswara dan H.M. Kunang dijerat pasal-pasal dalam UU Tipikor terkait penerimaan suap, sedangkan Sarjan dikenakan pasal pemberi suap.
Dampak Politik dan Publik
Kasus ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat korupsi. Lebih dari sekadar angka, kasus Bekasi menyoroti bagaimana jaringan politik dan keluarga bisa berperan dalam praktik suap. Dugaan keterlibatan tokoh partai besar seperti Ono Surono memperluas spektrum kasus, menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas partai politik di tingkat daerah.
Publik kini menunggu langkah KPK berikutnya: apakah pemeriksaan terhadap Ono hanya sebatas klarifikasi, atau akan berkembang menjadi penetapan tersangka baru. Transparansi dan konsistensi KPK menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi tetap terjaga.
Proses hukum masih berjalan. Nama-nama yang disebut belum tentu terbukti bersalah hingga ada putusan pengadilan. Namun, kasus ini jelas memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan politik lokal terhadap praktik korupsi.
