Wapenja.com/Bandung – DPRD Jawa Barat resmi mengesahkan Raperda APBD 2026 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, dengan nilai anggaran yang naik signifikan dari rencana awal. Postur APBD kini mencapai Rp30,459 triliun, naik Rp1,335 triliun dari rancangan sebelumnya, Jumat (21/11. Kenaikan ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kualitas layanan dasar masyarakat tanpa mengurangi program strategis.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyampaikan apresiasi atas kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil meningkatkan target pendapatan.
“Saat ini menjadi Rp30,459 triliun, naik Rp1,335 triliun. Kami mengapresiasi TAPD dan OPD yang berhasil menaikkan target pendapatan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa arah pembangunan tetap bertumpu pada sektor fundamental:
- Pendidikan,
- Kesehatan,
- Infrastruktur,dan
- Perekonomian.
Beberapa fokus utama antara lain:
- Infrastruktur jalan: Rp4,8 triliun dialokasikan untuk penyelesaian jalan provinsi dan kabupaten/kota, dengan target kemantapan 90–95 persen.
- Pendidikan: hampir Rp500 miliar digelontorkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Kesehatan: pembangunan RS daerah di Indramayu sebagai bagian dari pemerataan layanan kesehatan.
- Lingkungan & energi: penguatan penanganan banjir, penyediaan listrik bagi warga miskin, serta penerangan jalan umum.
- Pembangunan desa: dorongan swadaya masyarakat untuk membuka lapangan kerja lokal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas paling krusial.
“Kita ingin mencapai tingkat kemantapan jalan di atas 90 persen, mudah-mudahan 95 persen,” tegasnya.
Dengan kenaikan anggaran ini, APBD 2026 bukan sekadar angka, melainkan simbol komitmen Jawa Barat untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar tercatat di dokumen anggaran.
