Wapenja.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi peningkatan gizi anak sekolah kini menghadapi sorotan tajam. Jawa Barat mencatat lonjakan kasus keracunan tertinggi secara nasional, dengan lebih dari 2.000 siswa terdampak hanya dalam dua bulan terakhir. Secara nasional, jumlah kasus telah menyentuh angka 6.452, memicu kekhawatiran akan efektivitas dan keamanan program.
Distribusi Tak Terkontrol dan Dapur Bermasalah
Investigasi awal dari Dinas Kesehatan Jawa Barat menunjukkan bahwa makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sering kali melebihi batas waktu aman konsumsi, yaitu empat jam setelah dimasak. Salah satu kasus paling parah terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di mana dapur SPPG setempat diduga lalai dalam proses penyimpanan dan distribusi makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa dapur tersebut tidak memenuhi standar operasional. “Ada makanan yang sudah basi tapi tetap dikirim. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal tanggung jawab,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan berjanji akan memperketat pengawasan. “Kami tidak akan mentolerir kelalaian. Dinas Kesehatan sudah kami tugaskan untuk melakukan audit menyeluruh,” katanya.
Namun, di tingkat pusat, belum ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan penghentian sementara program MBG. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan masih melakukan koordinasi lintas sektor.
Desakan Evaluasi dan Moratorium Program
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa akar masalah terletak pada desain sistem MBG yang tidak transparan dan minim akuntabilitas. Dalam rapat audensi dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (22/9), Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut tujuh skandal utama yang meliputi:
- Konflik kepentingan dalam pengadaan dapur MBG
- Lemahnya pengawasan lintas instansi
- Minimnya pelibatan masyarakat dan sekolah
- Tidak adanya kanal pelaporan publik yang aman
- Ketidaksiapan logistik di daerah terpencil
- Ketidakjelasan standar gizi dan keamanan pangan
- Ancaman terhadap hak anak atas pendidikan dan kesehatan
Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) turut mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium nasional terhadap program MBG hingga sistem pengawasan diperbaiki. Mereka juga meminta dibentuknya kanal pelaporan publik yang dapat diakses oleh guru, orang tua, dan siswa tanpa risiko intimidasi.
Dampak Sosial dan Psikologis
Di lapangan, banyak sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan anak-anak mereka. “Kami mendukung program gizi, tapi bukan dengan risiko nyawa anak,” ujar Rina, orang tua siswa SD di Subang.
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyebut bahwa insiden ini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap program pemerintah dan menurunkan partisipasi siswa di sekolah.
