Wapenja.com/Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah, menyusul lonjakan kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semula digadang sebagai terobosan dalam pemenuhan gizi anak bangsa kini menghadapi sorotan tajam akibat dugaan kelalaian sistemik.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Kantor Kementerian Kesehatan. “SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Keselamatan anak-anak adalah prioritas,” tegas Zulhas, Minggu (28/9/2025).
Langkah penutupan ini bukan hanya respons administratif, tetapi juga sinyal bahwa pemerintah mengakui adanya celah serius dalam pengawasan dan pelaksanaan program MBG. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi 70 insiden keamanan pangan, dengan 5.914 penerima MBG terdampak. Dari jumlah tersebut, 41 kasus terjadi di Pulau Jawa, termasuk insiden besar di Bandung Barat yang menimpa lebih dari 1.300 siswa.
Titik Lemah Sistem: Dari Dapur Hingga Distribusi
Investigasi awal mengungkap sejumlah faktor penyebab keracunan, di antaranya:
- Proses memasak yang dilakukan terlalu dini, menyebabkan makanan tidak layak konsumsi saat dibagikan
- Kontaminasi bakteri seperti E. coli pada air, nasi, tahu, dan ayam
- Minimnya pelatihan dan jam terbang bagi tenaga dapur di SPPG baru
- Ketidaksesuaian dengan standar sanitasi dan belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG, bukan hanya yang terdampak langsung. Ia juga meminta agar puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan aktif dalam pemantauan rutin. “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujar Zulhas.
Perbaikan Tata Kelola dan Akuntabilitas
Pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola MBG dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi akan mencakup:
- Kedisiplinan dan kompetensi juru masak
- Sterilisasi alat makan dan dapur
- Perbaikan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah
- Penegakan SOP dan sertifikasi kelayakan operasional
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyatakan bahwa SPPG yang terlibat kasus keracunan akan dihentikan operasionalnya minimal selama 14 hari, sambil menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM dan proses penyelidikan. “Jika ditemukan unsur kesengajaan, kasus bisa diproses pidana,” ujarnya.
Tantangan Program Prioritas
Program MBG, yang menyasar lebih dari 22 juta penerima di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp71 triliun, kini berada di persimpangan antara ambisi dan realitas. Pemerintah dituntut tidak hanya memperbaiki teknis pelaksanaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi.
