Wapenja.com/Bandung Barat – Program unggulan pemerintah daerah Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat tercoreng oleh insiden keracunan massal yang menimpa 364 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK di Kecamatan Cipongkor. Insiden terjadi pada Senin (22/9) lalu, setelah para siswa menyantap menu MBG yang terdiri dari ayam kecap, tahu goreng, sayur, dan buah melon.
Plt Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia N. Sukandar, menyatakan bahwa mayoritas siswa mengeluhkan bau tak sedap dari makanan, khususnya ayam kecap. “Gejala yang muncul berupa muntah, mual, dan sesak napas. Rata-rata siswa menyebut ayam kecap sudah berbau,” ujarnya dalam konferensi pers.
Koordinator Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Bandung Barat, Gani Djundjunan, menduga insiden ini terjadi akibat proses memasak yang dilakukan terlalu dini, sehingga makanan tidak lagi layak konsumsi saat didistribusikan. “Distribusi makanan dilakukan dalam rentang waktu yang terlalu lama dari proses masak, tanpa pendinginan memadai,” jelasnya.
Dapur MBG di Cipongkor yang biasanya melayani 3.467 porsi per hari kini ditutup sementara atas instruksi Badan Gizi Nasional (BGN). Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan siswa sedang dilakukan oleh Labkesda Jawa Barat untuk memastikan sumber kontaminasi.
Para korban kini dirawat di beberapa fasilitas, termasuk GOR Kecamatan Cipongkor yang dialihfungsikan sebagai posko darurat, Puskesmas Cipongkor, RSUD Cililin, dan RSIA Anugrah. Beberapa siswa dirujuk ke rumah sakit karena mengalami sesak napas parah dan membutuhkan penanganan intensif.
Latar Belakang Program MBG dan Sorotan Publik
Program MBG diluncurkan awal tahun ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Dengan anggaran miliaran rupiah, MBG diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi ketimpangan akses pangan bergizi di daerah tertinggal.
Namun, insiden Cipongkor memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan, standar operasional dapur MBG, dan kapasitas logistik penyedia makanan. Beberapa aktivis pendidikan dan kesehatan masyarakat mulai menyerukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Bandung Barat.
Respons Pemerintah dan Potensi Dampak Kebijakan
Bupati Bandung Barat, dalam pernyataan resminya, menyatakan keprihatinan mendalam dan berjanji akan mengevaluasi seluruh rantai distribusi MBG. “Kami tidak akan kompromi terhadap keselamatan anak-anak. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk kemungkinan pergantian vendor,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan mulai mengkaji ulang protokol pelaksanaan MBG di daerah lain. Jika hasil investigasi menunjukkan kelalaian sistemik, bukan tidak mungkin program MBG akan mengalami penyesuaian besar atau bahkan penangguhan sementara.
