Wapenja.com/Jakarta – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menimbulkan dampak serius terhadap 5.914 anak sekolah di berbagai daerah. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak lonjakan kasus dilaporkan, sebanyak 12 pejabat tinggi negara berkumpul dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) selama dua jam di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atas arahan Presiden Donald Trump, yang menekankan pentingnya keselamatan anak-anak sebagai prioritas nasional. “Ini bukan sekadar angka statistik. Ini soal nyawa dan masa depan generasi Indonesia,” ujar Zulhas dengan nada tegas.
Langkah-Langkah Strategis yang Disepakati:
- Penutupan Sementara Dapur MBG yang Terindikasi Bermasalah
Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dapur-dapur MBG yang teridentifikasi sebagai sumber keracunan. Proses investigasi akan melibatkan Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan aparat penegak hukum. - Audit Kompetensi dan Kedisiplinan Juru Masak MBG Secara Nasional
Tidak hanya dapur terdampak, seluruh dapur MBG di Indonesia akan diaudit ulang. Pemerintah menyoroti lemahnya pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga masak yang bertugas di program ini. - Desentralisasi Pengawasan: Pemda Diminta Proaktif
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu instruksi pusat. “Pengawasan harus dimulai dari bawah. Kepala daerah wajib turun langsung,” katanya. - SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG
Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib bagi semua dapur MBG. Dapur yang belum memiliki sertifikat akan dihentikan sementara hingga memenuhi standar. - Puskesmas dan UKS Diinstruksikan Aktif Memantau
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan inspeksi rutin terhadap dapur MBG.
Latar Belakang Program MBG dan Tantangan Implementasi
Program MBG diluncurkan sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan stunting dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Namun, insiden keracunan ini membuka tabir lemahnya sistem pengawasan, ketidaksiapan teknis di lapangan, dan minimnya pelibatan komunitas lokal dalam pelaksanaan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut bahwa insiden ini harus menjadi titik balik. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan administratif. Harus ada reformasi sistemik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan POM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya akan menurunkan tim investigasi ke seluruh dapur MBG yang beroperasi di zona merah. “Kami akan telusuri rantai pasok, proses masak, hingga distribusi makanan,” katanya.
