Wapenja.com- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menyebut bahwa gaji anggota DPR yang 42 kali lipat dari gaji rakyat adalah bentuk kesenjangan sosial. “Kesenjangan ini memicu gelombang unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia yang menuntut keadilan dan penghapusan kesenjangan antara elite dan masyarakat,” ungkap Ray, Jum’at (5/9/2025).
Kesenjangan Sosial dan Dampaknya
Kesenjangan sosial yang besar antara gaji anggota DPR dan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan partai politik.
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, seorang dosen di FISIPOL UGM, menyatakan bahwa kenaikan pendapatan anggota DPR tidak hanya tidak sensitif tetapi juga dipertanyakan secara finansial.
Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Gaji dan tunjangan anggota DPR mengacu pada Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015. Berdasarkan rincian tersebut, seorang anggota DPR dapat menerima sekitar Rp 60 juta per bulan pada tahun 2017.
Krisdayanti, seorang anggota DPR RI, mengungkapkan bahwa setiap anggota DPR menerima gaji pokok sebesar Rp 16 juta setiap tanggal 1 dan tunjangan lain-lain sebesar Rp 59 juta setiap tanggal 5.
Selain itu, ada juga dana aspirasi sebesar Rp 450 juta yang diberikan lima kali dalam setahun, serta uang kunjungan daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp 140 juta yang diberikan delapan kali dalam setahun.
Jika dihitung kasar, seorang anggota DPR bisa mendapatkan sekitar Rp 4,27 miliar dalam setahun.
Tuntutan Masyarakat
Gelombang unjuk rasa yang terjadi menuntut beberapa hal, termasuk investigasi terhadap kasus kekerasan polisi terhadap demonstran, penghentian keterlibatan TNI dalam urusan sipil, pembebasan semua demonstran yang ditahan, dan moratorium kenaikan tunjangan anggota DPR. Masyarakat juga menuntut reformasi partai politik, sistem pengawasan eksekutif yang lebih baik, sistem pajak yang lebih adil, dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
