Wapenja.com/Jakarta – Gelombang demonstrasi yang beberapa hari terakhir terjadi di depan Kompleks Parlemen Senayan berimbas pada sikap politik di DPR RI. Seluruh fraksi di DPR akhirnya menyepakati untuk melakukan evaluasi terhadap sistem tunjangan yang selama ini diterima anggota dewan.
Kesepakatan itu muncul setelah rapat konsultasi antarfraksi digelar pada Senin (1/9/2025). Sejumlah fraksi menilai, tuntutan publik terkait transparansi dan besarnya tunjangan anggota DPR tidak bisa diabaikan, terlebih setelah demonstrasi meluas di sejumlah daerah.
Ketua Fraksi salah satu partai besar menegaskan, langkah evaluasi ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga legislatif. “Kami sepakat melakukan evaluasi menyeluruh agar tunjangan benar-benar sesuai dengan kinerja dan kebutuhan kerja dewan, bukan sekadar fasilitas,” ujarnya.
Meski begitu, beberapa anggota DPR mengingatkan agar evaluasi tidak hanya sebatas pengurangan, melainkan juga perbaikan mekanisme pemberian tunjangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Rencana evaluasi tunjangan tersebut akan dibahas lebih detail dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan masukan objektif.
Sejumlah pengamat menilai, keputusan DPR ini merupakan respons cepat atas tekanan publik, namun implementasinya akan menjadi ujian serius bagi komitmen wakil rakyat dalam menjalankan prinsip kesederhanaan dan transparansi.
