Wapenja.com/Bandung – Harapan ribuan siswa miskin di Kota Bandung untuk menerima Bantuan Keuangan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) senilai Rp26,7 miliar pada tahun anggaran 2025 pupus sudah.
Dalam audiensi antara Forum Kepala SMA dan SMK Swasta dengan Dinas Pendidikan serta DPRD Kota Bandung, peserta forum (Kepala SMA/SMK Swasta) serasa menelan pil pahit, karena terungkap bahwa dana tersebut tidak tersalurkan dan baru akan dianggarkan kembali pada APBD 2026 (25 Agustus 2025).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, menyatakan bahwa sejak 2024 hingga 2025, bantuan RMP tidak cair karena adanya ketidaksesuaian antara kewenangan provinsi dalam penyaluran dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota. “Kalau keputusannya tidak tersalurkan, pasti ada kelalaian dalam memproses bantuan itu,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
“Maka sama-sama kawal saja untuk ke depannya dan jangan putus pengharapan. Kami berharap juga pihak sekolah swasta terus berkomunikasi untuk memperjuangkan bantuan bagi siswa misikin di sekolahnya,” imbuh Imam Lestariyono.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh para kepala sekolah swasta yang selama ini aktif mendukung program pengurangan angka putus sekolah. Mereka menilai ketidakcairan dana ini sebagai kemunduran serius dalam upaya pemerataan akses pendidikan.
Meski demikian, pihak legislatif dan eksekutif sepakat untuk mengawal penganggaran ulang bantuan tersebut dalam APBD 2026. Para pemangku kepentingan diimbau untuk terus berkomunikasi dan memperjuangkan hak pendidikan siswa miskin agar tidak terabaikan.
