Wapenja.com/Jakarta – Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meluruskan kabar pencopotan empat Ketua DPD yang sempat memicu persepsi publik bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bertindak otoriter. Mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal partai, bukan tindakan sepihak.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa rotasi jabatan tersebut adalah konsekuensi dari Anggaran Dasar dan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025, yang melarang rangkap jabatan bagi kader yang telah ditetapkan sebagai pengurus DPP.
“Bagi publik yang tidak mengetahui duduk perkaranya, hal itu bisa menimbulkan persepsi yang salah, seolah-olah Ibu Mega bertindak otoriter,” ujar Said Abdullah menjelaskan kepada wartawan, Minggu (24/08/2025).
Empat tokoh yang terdampak rotasi adalah Bambang Wuryanto (Jawa Tengah), Said Abdullah (Jawa Timur), Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), dan Esti Wijayanti (Bengkulu). Mereka kini menjabat sebagai pengurus DPP PDIP periode 2025–2030 dan telah mengundurkan diri dari posisi Ketua DPD sesuai aturan partai.
Sebagai tindak lanjut, PDIP telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan, termasuk FX Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD Jawa Tengah menggantikan Bambang Pacul.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari konsolidasi organisasi agar pengurus di tiap tingkatan lebih fokus menjalankan tugasnya. DPP PDIP juga telah menjadwalkan konferensi daerah dan cabang untuk menyusun struktur baru secara nasional.***
