Wapenja.com/Subang – Dugaan Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan oleh SDN Haji Samanhudi berlokasi di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan dalih untuk biaya pengurusan administrasi, diantaranya ; biaya fotocopy, transport dan lain-lain.
Menurut salah satu orangtua murid (tidak mau disebut namanya) mengatakan, “Awalnya semua orangtua murid kelas VI diberi penjelasan pada rapat sosialisasi PSMB (06/06/2025) sekaligus pembagian raport oleh sekolah, kita dijelaskan secara terperinci tahapan syarat-syarat pendaftaran dan kesulitannya apa saja,” ungkapnya.
Lanjutnya, “Naah pada akhir rapat sosialisasi, pihak sekolah menawarkan bantuannya untuk pendaftaran masuk SMP Negeri secara kolektif dan itu disampaikan langsung oleh ibu Hajah Saadah (Kepala SDN Haji Samanhudi) dengan mematok biaya administrasi sebesar Rp. 250,000,- persiswa.”
Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh pihak sekolah (SD, SMP) memungut biaya administrasi untuk pendaftaran secara kolektif ?
Ketika media wapenja.com, pada hari Rabu (19/06/2025) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk mengklarifikasi apakah pungutan itu diperbolehkan atau tidak, ternyata Kepala Bidang Pembinaan SD yang baru dilantik tidak mau menemui, malahan memerintahkan bagian penerima tamu untuk diarahkan ke Bidang Pembinaan SMP, jadi terkesan saling lempar tanggungjawab.
Yang menjadi pertanyaan, apakah sesulit itu pihak Disdik Kab. Subang menjelaskan ?
Kesan menutupi ataupun tidak peduli dengan dugaan pungli di SDN Haji Samanhudi akhirnya menimbulkan syak wasangka, kalau Disdik Kab. Subang melakukan pembiaran.
Karena dugaan pungli yang dilakukan SDN Haji Samanhudi Subang ini menunjukkan adanya unsur ketidakpatuhan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang pungutan liar (pungli) pada SMPB 2025.
Masalah ini akhirnya menjadi beban tambahan bagi orangtua murid.
Dan tidak menutup kemungkinan, praktek pungli dengan dalih membantu siswa mendaftarkan secara kolektif ke jenjang SMP sudah menjadi tradisi setiap tahun ?
