Wapenja.com/Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan serangkaian kebijakan stimulus yang menyasar sektor-sektor strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan perluasan paket stimulus yang dikenal sebagai “8+4+5”, dengan tambahan insentif yang mencakup bantuan pangan, transportasi, dan properti.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global, kenaikan harga bahan pokok, serta perlambatan konsumsi domestik yang mulai terasa di kuartal ketiga tahun 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi katalis untuk pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Bantuan Sosial Diperluas: Minyakita dan Beras
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial pangan yang selama ini hanya berupa beras, kini diperluas dengan tambahan minyak goreng kemasan Minyakita. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter Minyakita selama dua bulan berturut-turut.
Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga minyak goreng di pasar tradisional dan modern, yang sempat menembus Rp20.000 per liter. Pemerintah berharap dengan distribusi Minyakita, harga di pasaran bisa lebih terkendali dan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap bahan pokok penting.
“Jadi untuk bantuan pangan ditambah, selain 10 kg beras untuk dua bulan, ditambah 2 liter Minyakita,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (22/9). Ia juga menekankan bahwa distribusi akan dilakukan melalui jaringan Bulog dan pemerintah daerah, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyelewengan.
Insentif Transportasi: Diskon Pajak Tiket Pesawat
Menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah memberikan insentif berupa diskon 50% untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi tiket pesawat dan moda transportasi lainnya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026.
Tujuannya adalah untuk mendorong mobilitas masyarakat, mempercepat pemulihan sektor pariwisata, dan memberikan ruang bagi pelaku usaha transportasi untuk meningkatkan pendapatan. Sektor penerbangan, yang sempat terpuruk akibat pandemi dan kenaikan harga avtur, diharapkan bisa kembali bergairah.
Maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dan Citilink menyambut baik kebijakan ini, dan berencana menambah frekuensi penerbangan ke destinasi wisata populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo.
Dukungan untuk Sektor Properti
Sektor properti juga mendapat perhatian khusus dalam paket stimulus ini. Pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga tahun 2026, khusus untuk hunian dengan harga maksimal Rp2 miliar. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat kelas menengah agar segera membeli rumah, sekaligus menggerakkan industri konstruksi dan sektor turunannya seperti bahan bangunan, furnitur, dan jasa arsitektur.
Menurut data Kementerian PUPR, penjualan rumah subsidi dan rumah komersial mengalami stagnasi sejak awal tahun. Dengan adanya insentif ini, diharapkan terjadi peningkatan transaksi properti, terutama di kawasan penyangga kota besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
Dampak dan Harapan
Total anggaran stimulus yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp16,23 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini telah dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Stimulus ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan publik dan keberlanjutan ekonomi nasional,” ujar Purbaya.
Para ekonom menyambut baik langkah ini, meski tetap mengingatkan pentingnya evaluasi berkala agar stimulus benar-benar tepat sasaran. Sementara itu, pelaku usaha berharap kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
