Wapenja.com/Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melontarkan wacana kontroversial: pemangkasan gaji pejabat negara. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi penghematan fiskal, terutama setelah dampak konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakstabilan harga energi dan menekan anggaran negara.
Namun, gagasan tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa kebijakan efisiensi semacam ini tidak bisa hanya menyasar pejabat di level menengah atau bawah. “Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Andreas menekankan pentingnya teladan dari pucuk pimpinan negara. Menurutnya, rakyat akan lebih percaya pada kebijakan penghematan bila presiden dan jajaran kabinet menunjukkan komitmen nyata dengan ikut merasakan dampaknya. Tanpa itu, kebijakan pemotongan gaji bisa dianggap sekadar simbolis atau bahkan membebani pihak lain yang tidak punya kuasa besar dalam menentukan arah kebijakan.
Selain soal gaji, PDIP juga mengingatkan bahwa akar persoalan pemborosan anggaran tidak hanya terletak pada besaran penghasilan pejabat. Andreas menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara, mulai dari proyek infrastruktur hingga program-program kementerian yang kerap dinilai tidak efisien. “Masih banyak pos anggaran yang boros, bahkan tidak tepat sasaran. Itu yang harus disisir ulang,” tambahnya.
Wacana ini menambah daftar panjang perdebatan soal reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara. Di satu sisi, pemangkasan gaji pejabat bisa dianggap sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis fiskal. Di sisi lain, kritik PDIP menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak cukup bila tidak dibarengi dengan reformasi struktural yang lebih mendalam.
