Wapenja.com/Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan kabar mengejutkan terkait besarnya alokasi dana untuk program pemenuhan gizi masyarakat. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menerima Rp1 miliar per bulan (20/03).
Di Jawa Barat saja, jumlah SPPG mencapai 5.000 unit, sehingga total dana yang beredar di provinsi ini menembus angka fantastis: Rp5 triliun setiap bulan. Dalam kurun waktu hanya 2,5 bulan terakhir, perputaran dana di wilayah tersebut diperkirakan sudah mencapai Rp11–12 triliun, sebuah angka yang setara dengan belanja besar proyek infrastruktur nasional.
Dadan menjelaskan bahwa penyaluran dana dilakukan melalui virtual account yang langsung terhubung dengan masing-masing SPPG. Sistem ini dirancang untuk meminimalisasi kebocoran anggaran dan memastikan dana benar-benar sampai ke unit pelayanan. Dari total anggaran BGN, sekitar 93 persen disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme ini, sementara sisanya digunakan untuk operasional pusat dan pengawasan.
Secara nasional, jumlah SPPG tercatat mencapai 25.574 unit. Dengan skema Rp1 miliar per bulan, total dana yang digelontorkan pemerintah mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulan. Program ini bukan hanya dimaksudkan untuk memperkuat layanan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dana yang besar ini diyakini dapat mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat pasokan pangan lokal, serta membuka peluang kerja di sektor distribusi dan produksi bahan pangan.
Namun, di balik angka yang spektakuler, muncul pula pertanyaan kritis: bagaimana mekanisme pengawasan agar dana sebesar itu tidak disalahgunakan? Apakah SPPG di daerah benar-benar memiliki kapasitas untuk mengelola dana Rp1 miliar per bulan secara efektif? Tantangan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan gizi akan menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah maupun pusat.
