Wapenja.com/Kab. Bandung – Di tengah sorotan nasional terhadap ketimpangan akses pendidikan di daerah pinggiran, Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan proyek ambisius: pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey. Berlokasi di atas lahan seluas 8 hektare yang baru saja dialokasikan, sekolah ini digadang-gadang menjadi model pendidikan inklusif yang menjangkau anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Proyek ini merupakan buah dari serangkaian diplomasi kebijakan yang dilakukan Bupati Dadang Supriatna, termasuk audiensi dengan Menteri Sosial dan Kementerian PUPR, serta kunjungan kerja Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial, Bisma Staniarto. “Kami tidak hanya membangun gedung, tapi membangun harapan. Sekolah Rakyat ini harus jadi simbol bahwa pendidikan bukan hak istimewa, tapi hak dasar,” tegas Dadang dalam konferensi pers, Rabu (1/10).
Saat ini, sekolah perintis telah beroperasi dengan 150 siswa, sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan komunitas adat. Target pembangunan penuh ditetapkan rampung pada Juni 2026, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Namun, tantangan logistik dan pendanaan masih membayangi, terutama dalam hal penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan transportasi bagi siswa dari wilayah terpencil.
Sekolah Rakyat Ciwidey tidak hanya mengadopsi kurikulum nasional, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan. Kegiatan mengaji setelah Magrib dan Subuh akan menjadi bagian dari rutinitas harian siswa, sebagai upaya membentuk akhlak dan spiritualitas yang kuat. “Kami ingin anak-anak tumbuh bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak,” ujar Dirjen Bisma, yang turut mengawal proses rekrutmen tenaga pengajar melalui kerja sama lintas kementerian.
Dalam jangka panjang, Bupati Dadang menargetkan pembangunan sekolah serupa di Nagreg, sebagai bagian dari strategi pemerataan pendidikan di Kabupaten Bandung yang memiliki luas wilayah dan keragaman demografis tinggi. “Kami tidak bisa hanya mengandalkan satu titik. Pendidikan harus hadir di mana pun anak-anak berada,” katanya.
Namun, sejumlah aktivis pendidikan mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dengan infrastruktur. “Kuncinya ada di keberlanjutan. Jangan sampai ini jadi proyek mercusuar yang redup setelah peresmian,” ujar Rina Kartikasari, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Padjadjaran.
Dengan segala harapan dan tantangan yang menyertai, Sekolah Rakyat Ciwidey menjadi cerminan dari pertarungan panjang menuju pendidikan yang benar-benar inklusif dan transformatif. Apakah ini akan menjadi titik balik atau sekadar janji politik? Waktu dan komitmen publik akan menjawabnya.
