Wapenja.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan mengalihkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI), untuk dipindahkan ke enam bank nasional milik negara. Tujuannya jelas: memperkuat peran sektor perbankan dalam mendorong likuiditas ekonomi, mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil, dan sebagai salah satu jalan keluar dari masalah korupsi dana CSR yang selama ini menimpa beberapa pihak termasuk anggota DPR.
Latar Belakang
- Dana mengendap di BI
Pemerintah selama ini memiliki sejumlah dana yang masuk ke rekening negara di BI dan tidak digunakan atau kurang bergerak, seperti sisa anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). - Purbaya menyebut bahwa jumlah dana yang mengendap di BI ini cukup besar, yaitu sekitar Rp 425 triliun.
- Perlambatan ekonomi dan masalah likuiditas
Karena dana ini “diam”, menyebabkan sistem finansial dianggap agak “kering” — artinya uang tidak bergerak optimal untuk kredit, investasi, maupun konsumsi, sehingga ekonomi turut melambat. - Kasus korupsi CSR (Corporate Social Responsibility) oleh anggota DPR
Di sisi lain, terjadi skandal penyaluran dana CSR, khususnya Program Sosial BI (PSBI) dan penyuluhan keuangan OJK. Beberapa anggota DPR diduga menerima dana CSR yang tidak sesuai prosedur, atau digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK telah memanggil saksi dari BI, OJK, dan DPR dalam penyelidikan kasus ini.
Rincian Langkah Kebijakan
- Pemindahan Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN, khususnya bank-bank di Himbara (seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN). Dicadangkan agar bank-bank ini bisa lebih produktif dalam menyalurkan kredit ke sektor usaha, termasuk UMKM.
- Tanpa regulasi baru, menurut Purbaya. Skema ini dianggap bisa langsung diterapkan, dengan Kementerian Keuangan bertindak sesuai kewenangannya.
- Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana tersebut.
Tujuan dan Harapan
- Mendorong perputaran ekonomi
Dengan memindahkan dana besar dari BI ke bank pemerintah, diharapkan likuiditas meningkat di perbankan sehingga kredit bisa mengalir, usaha memperoleh modal, masyarakat memiliki akses pembiayaan. - Memperbaiki kinerja fiskal dan moneter
Purbaya berpendapat bahwa mesin fiskal dan moneter harus bekerja bersama secara seimbang. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan penerimaan, tetapi juga cepat membelanjakannya agar dampak ekonomi terasa. - Menekan praktik korupsi CSR
Kasus CSR BI dan OJK yang melibatkan anggota DPR menjadi sorotan publik. Kebijakan pengalihan dana besar semacam ini juga dilihat sebagai langkah preventif agar alih-alih dana disalurkan lewat jalur CSR yang rawan penyalahgunaan, pemerintah mengendalikan distribusi dana secara lebih langsung lewat bank.
Tantangan dan Kritik
- Efektivitas penggunaan dana
Pemindahan dana saja tidak menjamin bahwa dana itu akan langsung tersalurkan secara efisien. Bank-bank harus aktif mencari kredit, dan usaha-usaha yang membutuhkan pembiayaan harus siap memenuhi syarat. Kalau tidak, dana bisa tetap menumpuk. - Risiko inflasi dan tekanan moneter
Menambah likuiditas dalam jumlah besar bisa memicu kenaikan uang beredar (M0, M1, M2), jika tak diiringi oleh pertumbuhan riil barang dan jasa. Pemerintah dan BI perlu menjaga keseimbangan agar langkah ini tak menjerumuskan ke inflasi tinggi atau pelemahan rupiah. - Pengawasan dan transparansi
Untuk mencegah dana yang dialihkan ini disalahgunakan, penting ada mekanisme pengawasan yang kuat, pelaporan publik, audit, serta keterlibatan masyarakat sipil. Terutama karena kasus CSR dulu menunjukan betapa rentannya dana publik jika tak diawasi ketat.
Kesimpulan
Langkah Menteri Keuangan Purbaya untuk memindahkan Rp 200 triliun dari BI ke bank pemerintah adalah strategi ambisius yang mengandung potensi besar — untuk menghidupkan kembali ekonomi, mendorong kredit produktif, serta meredam praktik korupsi dalam jalur CSR. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung kepada pelaksanaan di lapangan: apakah bank akan menerapkan kredit secara prudent, apakah pengawasan berjalan transparan, dan apakah manfaatnya sampai ke masyarakat luas.
