Wapenja.com/Bogor – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membentuk tim teknis pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran publik atas keamanan pangan di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan menjelang peluncuran Satgas MBG oleh pemerintah pusat, dan menjadi sinyal kuat bahwa Jabar ingin menjadi pionir dalam reformasi gizi anak sekolah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat koordinasi Program Strategis Nasional MBG di Bale Pakuan Padjajaran, Bogor, Senin (29/9) menegaskan bahwa pendekatan baru ini bukan sekadar administratif, melainkan transformasi sistemik. “Kami tidak ingin guru dibebani tugas yang bukan kompetensinya. Pengawasan makanan harus dilakukan oleh tenaga teknis yang paham standar pangan dan risiko kesehatan,” tegasnya.
Latar Belakang Kebijakan:
- Terjadi beberapa kasus keracunan massal di sekolah akibat makanan yang tidak layak konsumsi
- Evaluasi internal menunjukkan bahwa keterlibatan guru sebagai pencicip makanan tidak menjamin keamanan
- Tekanan dari publik dan lembaga advokasi anak mendorong reformasi sistem pengawasan
Tugas Tim Teknis MBG:
- Audit bahan baku: memastikan sumber pangan bebas dari kontaminasi dan sesuai standar gizi anak
- Pengawasan dapur produksi: mulai dari sanitasi, teknik memasak, hingga suhu penyajian
- Uji kualitas makanan: dilakukan oleh ahli gizi dan teknisi pangan, bukan tenaga pendidik
- Pelaporan berkala ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk transparansi dan akuntabilitas
Dampak terhadap Guru dan Sekolah:
- Guru dapat fokus pada tugas pedagogis tanpa dibebani tanggung jawab teknis
- Sekolah mendapat dukungan profesional dalam pelaksanaan program gizi
- Meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap program MBG
Beberapa pakar gizi dan pendidikan menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah maju dalam integrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan. “Ini bukan hanya soal makan gratis, tapi soal membangun generasi sehat dan cerdas,” ujar Dr. Rina Kartika, ahli gizi anak dari Universitas Padjadjaran.
