Wapenja.com, Kota Bandung – Dalam upaya meningkatkan pengetahuan agar lebih memaksimalkan pengambilan keputusan, Musyawarah Kerja Kepala (MKK) SMK Kota Bandung Menggelar Rapat Kerja Mengenai Informasi Program Kerja, Sosialisai UKK dan US pada, Rabu 28 Februari 2024.
Bertempat di Aula SMKN 3 Kota Bandung, puluhan kepala SMK se-Kota Bandung nampak menghadiri untuk menggali informasi yang diberikan pemateri oleh lima narasumber yang di antaranya: Dr. Hj. Siti Sadiah Yuningsih, M.M.Pd., dari Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VII, Dra. Lismaryani Bertin, M.Pd.i., Pengawas SMK Disdik Jabar, Dra. Iis Nurhayani, M.Pd., Pengawas SMK Disdik Jabar, Hidayat dari PT. Insan Selaras Indonesia, Zaenal dari KCD Wilayah VII.
Rony Harimurti, S.Pd., M.M., selaku ketua MKK SMK Kota Bandung periode 2023-2025, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut pertama sebagai ajang silaturahmi, pasalnya setelah dirinya dikukuhkan menjadi Ketua MKK SMK Kota Bandung, baru pertama kali mengadakan kegiatan ini.
“Pengurus bekerja bukan karena pengurus. Tetapi betul-betul disupport oleh semua anggota termasuk keaktifan semua anggotanya,” tegas Rony.
Rony pun mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh para kepala sekolah, khususnya dalam menjalankan program melalui aplikasi seperti Takola, berbasis sistem Arkas untuk program bantuan, BOS dan lainnya.
“Makanya ini perlu. Kepala sekolah aktif saling berkolaborasi, MKKS hanya menghimbau, mengarahkan, mungkin mengingatkan.”
“Eksekusinya ada di sekolah masing-masing. Makanya kepala sekolah bersama operator dan bendahara harus aktif membuka program-program dari kementrian maupun dinas pendidikan,” kata Rony.
Apalagi kata Rony penggunaan dana BOS semakin ketat, mengacu pada kesesuaian cut off data siswa, antara uang BOS yang masuk dengan jumlah siswa harus sama.
“Antisipasi terjadinya penyalahgunaan pelaporan. Atau penyimpangan anggaran. Misal jumlah siswa 200 bantuannya keluar untuk 300 siswa. Harusnya sekolah tidak menganggarkan untuk 300 siswa tetapi yang real 200 siswa.”
“Makanya hal sepeti ini harus berkordinasi dengan dinas pendidikan maupun dari Cadisdik maupun Kemdikbudristek di Jakarta. Dan ini harus di-update di Dapodik dan Arkas sekolah,” ia menegaskan.
Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Muda, Cadisdik VII, Dr. Siti Sadiah Yuningsih, M.M.Pd., mengatakan rapat kerja ini dalam rangka kordinasi dan kolaborasi untuk membangun kebersamaan sehingga efektif.
“SMK di Kota Bandung bisa terlayani, dalam peningkatan mutu. Sehingga tidak ada disparitas antara mutu layanan negeri swasta, swasta besar swasta kecil. Semuanya harus maju dan hebat melaksanakan transformasi pendidikan SMK, transformasi pendidikan vokasi yang bisa menghasilkan lulusan yang kompeten,” kata Yuyun.
“Intinya mengarah ke sana. Karena perlu dikordinasikan dengan para kepala sekolah di Kota Bandung, khususnya. Agar mereka juga bisa meningkatkan prestasi di masing-masing sekolah,” kata Yuyun.
Harapannya prestasi SMK di Kota Bandung semakin meningkat. Dalam bentuk indikatornya prestasi di ajang lomba kompetensi tingkat nasional yang bisa dicapai.
Dengan adanya kordinasi MKK SMK, bisa diupayakan seperti itu.
Saat ditanya tindak lanjut dari rapat ini, kata Yuyun akan diuraikan kembali di K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dengan tim dan pengawas, melakukan pembinaan pendampingan dari manajemen kinerja sekolah.
Tujuannya untuk penguatan dan penajaman rencana kerja empat tahun ke depan, sesuai rencana strategis Pemerintah Jawa Barat empat tahun ke depan.
Dalam kegiatan ini ada pemateri lainnya seperti Lismayani Bertin, M.Pd.I., (Pengawas SMK Disdik Jabar) menyampaikan materi mengenai Ujian Sekolah dan UKK, Dra. Iis Nurhayati, (Pengawas SMK Disdik Jabar) menjelaskan mengenai Bantuan Sekolah melalui Takola dan pemateri lainnya.